Respon Internasional Terhadap Kemerdekaan Indonesia

Nama : Ferly Elinda 

Kelas  : XII IPS 1

Respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia menjadi titik awal terbentuknya negara Indonesia Tetapi walaupun Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya Indonesia juga butuh unsur-unsur berdirinya sebuah negara yaitu 

1. Unsur konstitutif, meliputi wilayah rakyat dan pemerintahan yang berdaulat yang ditandai dengan adanya kepala negara

2. Unsur deklaratif, yaitu Pengakuan dari negara lain, ada dua macam Pengakuan dari negara lain yaitu:

• Defacto, pengakuan berdasarkan kenyataan atau fakta, secara fakta negara yang telah diakui harus memiliki wilayah, rakyat dan pemerintahan yang berdaulat, serta telah memproklamasikan kemerdekaannya, secara defacto negara belum bisa menjalin hubungan antar negara lain secara diplomatik.
• Dejure, adalah pengakuan dari negara lain secara resmi berdasarkan internasional, jika suatu negara sudah mendapatkan pengakuan secara dejure maka negara tersebut dapat melakukan hubungan bilateral, salah satunya hubungan diplomatik ketika hubungan diplomatik sudah dijalin maka negara-negara yang diakui tersebut bisa membuka kedutaan besar di negara yang mengakui kemerdekaannya.

Negara-negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia

1. Mesir

Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, saat mengakui kemerdekaan Indonesia Mesir Masih berbentuk monarki atau kerajaan, Raja Mesir saat itu adalah raja Faruk I yang memerintah sejak tahun 1936 menggantikan ayahnya yang bernama Raja Fuad. Mesir pertama kali menyampaikan dukungannya terhadap kemerdekaan Indonesia secara defacto pada tanggal 22 Maret 1946, dukungan tersebut disampaikan melalui Sekretaris Jenderal Departemen Luar negeri Mesir yaitu Kamil Abdurrahim Bay. 

Alasan Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia :

Secara defacto, pada tanggal 22 Maret 1946, karena Indonesia sudah memiliki wilayah, rakyat dan pemerintahan yang berdaulat dengan adanya kepala negara, serta telah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, karena pengakuan Mesir hanya secara de facto maka dari itu Indonesia dan Mesir pada saat itu belum bisa menjalani hubungan diplomatik.

Mesir mengakui kedaulatan Indonesia karena antara Mesir dan Indonesia memiliki hubungan emosional yang sama, yaitu sama-sama negara penganut agama Islam, hal ini dibuktikan dengan adanya dukungan pertama dari Hasan Al-banna, Hasan Al-banna adalah pendiri sekaligus pemimpin dari organisasi Ikhwanul Muslimin, yang didirikan pada Maret 1928 di Ismailiyah Mesir, tujuannya mendirikan Ikhwanul Muslimin untuk menyampaikan ajaran Islam secara benar sesuai Alquran dan Sunnah.

Dampak pengakuan Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia

Dampaknya adalah semakin kuatnya dukungan Mesir terhadap Indonesia yang salah satunya ditunjukkan pada saat Agresi Militer Belanda I (Juli 1947), Mesir berdemonstrasi tentang tindakan Belanda, demokrasi tersebut dilakukan oleh buruh militan yang berasal dari organisasi Ikhwanul Muslimin, koran Mesir juga memberitakan pernyataan yang mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. 

Selain Mesir pengakuan kedaulatan kemerdekaan Indonesia juga datang dari negeri-negeri Muslim lainnya seperti Palestina melalui tokoh agama atau Mufti (imam besar nya bernama Muhammad Amin Al Husayni) juga dari Suriah, Saudi Arabia, Irak, Yaman, Qatar, Afganistan dan Iran.

2. India

Pada tahun 1946, Indonesia melakukan diplomasi beras dengan India. Indonesia mengirim bantuan sebesar 500.000 ton beras kepada India yang saat itu sedang mengalami krisis pangan akibat penjajahan Inggris. Sebenarnya, diplomasi yang dilakukan oleh Sutan Syahrir ini lebih bersifat politis. Karena dengan peran Indonesia kepada India, India menjadi salah satu negara di Asia yang terus gencar menyuarakan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.

India memprakarsai diadakannya Konferensi Inter-Asia atau Konferensi New Delhi pada 20-25 Januari 1949, dan yang memprakarsai adalah Pandit Jawaharlal Nehru. India juga mengirimkan pesawat untuk menjemput delegasi Indonesia, yaitu H. Agus Salim. Konferensinya sendiri, dihadiri oleh beberapa negara seperti Arab Saudi, Ethiopia, Burma, Iran, Irak, Australia, Afganistan, Selandia Baru, Yaman, Sri Lanka, Nepal, Republik Rakyat Tiongkok, dan Muangthai

Hasil dari Konferensi Inter-Asia disampaikan kepada Dewan Keamanan PBB (DK PBB) oleh Nehru. Kemudian DK PBB mengeluarkan resolusi pada 28 Januari 1949 sebagai tindaklanjut dari hasil Konferensi New Delhi. Yaitu:

• Segera melakukan gencatan senjata
• Pembebasan semua tahanan politik RI dan mengembalikan pemerintahan RI ke Yogyakarta
• Mengadakan Perundingan di bawah pengawasan UNCI

3. Australia

Secara geografis, Indonesia sangat berdekatan dengan Australia, hal itulah yang membuat Australia ikut terlibat dalam menyuarakan dukungan kemerdekaan Indonesia. Salah satu bentuk dukungannya adalah peristiwa “Black Armada” yang terjadi pada 24 September 1945. Pada saat itu terjadi boikot besar-besaran terhadap kapal-kapal milik Belanda di Pelabuhan Brisbane, Sidney, Melbourne, dan Fremantle yang membawa persenjataan milik Belanda menuju Indonesia.

Kejadian tersebut didukung oleh Partai Buruh Australia yang pada saat itu menguasai pemerintahan Australia. Akibat dari peristiwa Black Armada tersebut, sebanyak 400 armada kapal milik Belanda yang berlabuh di Australia tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Indonesia. Selain itu para pekerja di pelabuhan Sydney juga menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor diplomatik Belanda dan memasang spanduk bertuliskan “hands off Indonesia”.

Dampak peristiwa Black Armada:

• Bagi Indonesia peristiwa Black Armada berdampak positif Karena Australia turut mencegah dimasukkannya senjata senjata dan amunisi yang akan digunakan Belanda untuk menyerang Indonesia, dukungan Australia terhadap Indonesia juga memperkuat posisi bangsa Indonesia di dunia internasional.
• Bagi Belanda peristiwa Black Armada ini berdampak negatif karena menyebabkan bantuan militer yang dibawa Belanda untuk menyerang Indonesia terhambat.

Peran Australia terhadap Indonesia 

• Memfasilitasi kembalinya 1400 tawanan perang Belanda saat Indonesia kembali ke tanah air.
• Duduk dalam komite PBB untuk mendesak agar kemerdekaan Indonesia segera diakui. 
• Menjadi wakil Indonesia dalam komisi tiga negara sebagai mediator terlaksananya Perjanjian Renville.Partai buruh Australia melakukan berbagai cara untuk mendukung kemerdekaan Indonesia

Peran PBB terhadap kemerdekaan Indonesia:

PBB adalah organisasi internasional yang besifat global dan dibentuk setelah berakhirnya Perang Dunia II, yaitu pada tanggal 24 Oktober 1945. Pelopor dari berdirinya PBB adalah Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Prancis, dan Republik Rakyat Tiongkok.

Sejak PBB didirikan, lembaga ini konsisten mendukung Indonesia sebagai negara yang merdeka. Beberapa bukti dukungan PBB terhadap Indonesia adalah:

• Pada tanggal 1 Agustus 1947, PBB meminta kedua belah pihak melakukan gencatan senjata dan menyelesaikan perundingan
• Pada tanggal 4 Agustus 1947 PBB memperlakukan pemberhentian permusuhan oleh komisi konsuler
• Setelah Agresi Militer 1 DK PBB membentuk Komisi Jasa Baik atau Komisi Tiga Negara demi terlaksananya perundingan Renville
• Indonesia kemudian menjadi anggota PBB yang ke-60 pada 28 September 1950

Respon Belanda 

Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, dan berupaya kembali ke Indonesia dengan membonceng kedatangan pasukan Sekutu yang bertujuan melucuti pasukan Jepang dan mengembalikan pasukan Jepang ke negaranya. Belanda lalu mendirikan Netherlands Indies Civil Administration (NICA) atau Pemerintahan Sipil Hindia Belanda untuk membentuk kembali pemerintahan Hindia Belanda dan menjadikan kembali Indonesia sebagai wilayah jajahan Belanda. Puncak upaya Belanda ini adalah diluncurkannya dua serangan besar yaitu Agresi Militer I (Operatie Product) dan Agresi Militer II (Operatie Kraai). Sebagai akibat agresi ini, banyak wilayah Indonesia yang dikuasai militer Belanda, termasuk ibu kota Jakarta. Ini membuat Presiden Sukarno harus mengungsi ke Yogyakarta.

Belanda baru mau mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949, setelah melalui kesepakatan dari Konferensi Meja Bundar di Den Haag, pada tanggal 3 Agustus - 2 November 1949.